www.mubakab.go.id
Sekayu-Melalui Bidang Protokol, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan kegiatan Workshop penyusunan pedoman urutan tata tempat (Preseance) bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu pada acara resmi di wilayah Kabupaten Muba, Kamis (01/12/2016) di ruang rapat Serasan Sekate Gedung Pemkab Muba.
Dalam Workshop ini, Kepala Bidang Protokol (Kabag Protokol) Dicky Meiriando, S.STP., M.H., menjelaskan bahwa penyusunan rancangan Bupati tersebut telah dilaksanakan pada bulan September 2016, akan tetapi belum disahkan oleh Bupati karena menurutnya, perlu adanya pertemuan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
“Penyusunan ini telah dilaksanakan pada September yang lalu, akan tetapi sebelum keputusan ini disahkan oleh Bupati, menurut kami perlu adanya pertemuan ini agar tidak terjadinya kesalahan persepsi sehingga surat keputusan ini maksimal dan terbaik,”jelasnya.
Selain itu, dijelasakannya juga keprotokolan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
“Keprotokolan Ini dibentuk fungsinya untuk pengaturan urutan tata tempat dalam acara resmi di Kabupaten Muba agar Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara Asing atau organisasi Internasional, Tokoh Masyarakat mendapat tempat yang sesuai dengan pengaturan tata tempat. Maka dari itu dalam pertemuan ini kami mohon kritik dan saran dari semua pihak agar yang kita laksanakan dapat berjalan sukses,”ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Asisten I H. Rusli, SP.,MM dalam sambutannya, mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah penting dan perlu disosialisasikan kapada dinas, instansi, kelurahan, serta prangkat desa agar tidak terjadi salah persepsi saat pelaksanaanya. “Kami harap di ruang lingkup dinas masing-masing juga membentuk keprotokolan, karena ini sifatnya penting dan sangat perlu agar kegiatan tertib dan tidak salah presepsi,”tanggapnya.
Terakhir ia juga menghimbau agar Bidang Protokol mengatur posisi urutan tata tempat mobil pejabat saat melakukan kunjungan.(Lisa/Fajri/Nelynah)
